DPR Soroti Utang Jatuh Tempo Rp1.300 Triliun, Menkeu Baru Diminta Tunjukkan Strategi
JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyoroti utang jatuh tempo pemerintah. Hal ini disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja perdana.
Anggota Komisi XI, Harris Turino, mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam membayar utang yang jatuh tempo. Dirinya secara spesifik menyinggung total utang jatuh tempo dan pembayaran bunga yang mencapai Rp1.300 triliun pada tahun ini.
"Saya terus terang bertanya-tanya terus, Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang *sound and clear* untuk ini?” tanya Harris, Rabu (10/9/2025).
Dirinya berharap Purbaya dapat menjamin pemerintah tidak akan gagal bayar atau *default*.
Sementara itu, anggota Komisi XI lainnya, Kamrussamad, meminta Purbaya untuk segera mengumumkan skenario strategis terkait penyelesaian utang jangka menengah dan panjang kepada publik.
Kamrussamad menekankan pentingnya momentum bagi Purbaya untuk menyusun strategi yang jelas terkait penyelesaian utang.
"Ini adalah satu momentum yang tepat bagi Menteri Keuangan untuk menyusun strategi dan skenario terhadap pengurangan dan penyelesaian utang dalam jangka menengah dan jangka panjang,” kata Kamrussamad.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2026 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: kurs dan penerbitan utang baru yang akan jatuh tempo pada tahun tersebut.
Pemerintah memiliki jadwal pembayaran utang jatuh tempo yang bervariasi setiap bulannya sepanjang sisa tahun 2025.
Pada bulan April 2025, pemerintah memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp22 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp42,4 triliun di Mei, lalu melonjak tajam ke Rp178,9 triliun pada Juni, menjadi nilai utang jatuh tempo tertinggi sepanjang tahun ini.
