Menkeu Larang Bank Himbara Gunakan Dana Rp200 Triliun untuk SBN

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan uang negara sebesar Rp200 triliun pada lima bank mitra Himbara wajib dialirkan untuk penyaluran kredit demi mendukung pertumbuhan sektor riil.

Menkeu Purbaya melarang keras alokasi dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

Larangan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang ditetapkan pada Jumat (12/9/2025).

Baca Juga:

Ekonomi Jerman Stagnan pada Kuartal III-2025, Hindari Resesi

KMK ini menjadi dasar hukum penempatan uang negara di lima bank mitra, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (BRIS).

"Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” terang Menkeu dalam press statement di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Dalam KMK 276/2025, penempatan dana dilakukan dalam bentuk deposito on call, baik konvensional maupun syariah, dengan mekanisme tanpa lelang.

Baca Juga:

Penerimaan PPN dan PPnBM Turun, Menkeu Purbaya Optimis Kuartal IV Bangkit

Tingkat bunga atau imbal hasil yang berlaku ditetapkan sebesar 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR) atau BI Rate untuk rekening penempatan dalam rupiah .

Tenor penempatan dana ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang.

Baca Juga:

Menkeu Purbaya Sebut Dana Rp200 Triliun Bisa Ditarik Kapan Saja

Bank mitra penerima penempatan diwajibkan menyalurkan dana sesuai ketentuan, serta dilarang menggunakannya untuk instrumen keuangan lain seperti SBN.

Sebagai bentuk pengawasan, setiap bank wajib menandatangani perjanjian kemitraan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban, larangan penggunaan dana, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Selain itu, bank mitra diwajibkan menyampaikan laporan bulanan mengenai penggunaan dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pengawasan lebih lanjut akan dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

"Pengawasan terhadap penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis KMK 276/2025. 

Baca selengkapnya: Dana Rp200 Triliun Masuk ke 5 Himbara, Bank Dilarang Beli SBN

(Taufik Fajar)