Bahlil mengatakan, kesepakatan kontrak pembelian yang dilakukan berupa bahan bakar murni (base fuel) alias yang belum diolah menjadi BBM siap jual yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing operator.
Bahan bakar tersebut akan dibeli oleh Pertamina dari impor lewat kuota yang masih tersedia. Nantinya, Bahan bakar yang belum diolah itu akan langsung dikirim ke tanki penyimpanan milik SPBU swasta untuk diolah sebelum dijual ke masyarakat.
"Dipastikan, bahwa karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya impor baru. Jangan tanya dari mana, yang penting 7 hari barang sudah isi," ujarnya.
Bahlil memastikan, bahan bakar murni itu akan tiba di Indonesia ke tangki milik SPBU swasta sekitar 7 hari mendatang. "Kalau ditanya mulai kapan berjalan, mulai hari ini sudah berjalan, nanti dilanjutkan dengan rapat teknis. Insyaallah paling lambat 7 hari barang sudah masuk ke Indonesia," kata Bahlil.
Dia mengatakan, kebijakan ini tidak akan menggangu ketersedian cadangan stok BBM milik Pertamina. Mengingat skema pengadaan untuk menambah pasokan BBM swasta dipenuhi lewat impor baru, bukan membeli stok Pertamina.
"Saya pastikan bahwa stok cadangan BBM itu 18-21 hari clear, jadi enggak perlu ada rasa keraguan atau apa, cuman memang SPBU swasta cadangannya menipis," kata Bahlil.
Untuk menjamin kualitas minyak yang dibeli, pihak operator swasta juga meminta agar ada peran pihak surveyor yang melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum minyak mentah dikirim ke tangki atau penampungan minyak milik SPBU swasta.
"Sekalipun Pemerintah memberikan tugas ke Pertamina, tetapi kita juga ingin harus fair. Tidak boleh ada yang dirugikan, kita ingin sama-sama cengli," pungkasnya.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan, pemerintah akan menghitung ulang pangsa pasar (market share) SPBU swasta. Langkah ini menyusul adanya kelangkaan BBM di SPBU swasta belakangan ini.
Namun Bahlil belum merinci soal perhitungan ulang terkait pangsa pasar SPBU swasta di Indonesia. Namun ia menegaskan cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti BBM, harus dikuasai oleh negara.
"Skemanya tahun depan kita akan menyusun dengan baik, yang jelas pemerintah akan menghitung betul, market share dari swasta, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Bahlil.