Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pembangunan infrastruktur mencatat realisasi Rp142,1 triliun atau 35,32 persen dari pagu Rp402,4 triliun per 8 September 2025.
Suahasil mengatakan, pembangunan infrastruktur ini dikombinasikan baik belanja pemerintah pusat, belanja daerah, maupun melalui pembiayaan.
"Kalau kita lihat seluruh belanja infrastruktur yang telah terealisasi Rp142,1 triliun, 35,32 persen dari pagu," ujar Suahasil dalam paparan APBN KITA Edisi September 2025, Senin (22/9/2025).
Untuk bagian perumahan, FLPP sudah terealisasi Rp18,8 triliun dan terdistribusi 158 ribu rumah, Rumah Susun sebesar Rp1,5 triliun dengan progress 51,6 persen dari target 4.318 unit dan SPAM Rp500 miliar dari progress 41 persen dari target 54.322 liter/detik.
Suahasil juga memaparkan capaian output prioritas seperti untuk konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Bagian Pembangunan dan preservasi Jalan Rp12,3 triliun (progress pembangunan 60,8 persen dari target 115,3 km, Pembangunan dan preservasi Jembatan Rp2,2 triliun (progress pembangunan 41 persen dari target 8.867,6 m) dan Pelabuhan Laut Rp1,2 triliun (progress 35,88 persen dari target 20 unit).
Kemudian bagian ketahanan pangan, rinciannya ada Bendungan Rp2,1 triliun (progress 64,4 persen dari target 15 unit), Jaringan Irigasi Rp3,3 triliun (progress 34,7 persen dari target 216 rb Ha), Operasi dan Pemeliharaan Sarpras SDA Rp1,5 triliun (progress 27,2 persen) dan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Pertanian Rp3,2 triliun (117,4 rb Ha).
Terakhir, untuk ketahanan energi ada Pipa Transmisi Gas Bumi Ro1,6 triliun (Ruas Cisem).
Suahasil juga memberikan kabar terbaru bahwa di masa pemerintahan ini sejak awal tahun 2025, cam instruksi Presiden untuk mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi, dan air.
"Inpres 2 tahun 2025 tentang irigasi, pendanaannya Rp13,6 triliun, tahap 1, juga sudah jalan, tahap 3 dalam proses verifikasi lokasi," ujar Suahasil.
Sedangkan Inpres 11 tahun 2025 adalah tentang jalan daerah dengan total pendanaan Rp10,2 triliun, dan dilakukan ada yang di tahun 2025 untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah Rp7 triliun, dan nanti akan dilanjutkan ke lokasinya, juga tersebar di seluruh Indonesia, 37 provinsi.
Kemudian Inpres 14 tahun 2025 adalah Inpres tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Total pendanaan disiapkan Rp14,6 triliun untuk tahun 2025, Rp2,72 triliun untuk sistem pengendalian banjir, pembangunan jaringan irigasi, dan juga sebagian untuk pembangunan jalan.
"Jadi ini untuk menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kita terus lakukan, Inpres, meskipun ini Inpresnya dijalankan oleh kementerian, lembaga di pusat, namun sesungguhnya lokasi-lokasi pembangunannya ada di seluruh daerah," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
