Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra menambahkan ada beberapa Inpres yang rencananya akan diluncurkan oleh Presiden. Produk hukum ini merupakan turun pasca pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut yang ke depan sebagai pemangku proyek tersebut.
"Badan Otorita hari ini sedang menyiapkan usulan-usulan Inpres untuk mendetailkan tugas dan tanggung jawab, termasuk menyiapkan roadmap ke depan," kata Herzaky.
Dia menyebut, proyek tanggul laut raksasa ini telah menjadi proyek prioritas Presiden Prabowo dalam 5 tahun mendatang. Sebab dinilai punya peran terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar pesisir utara Jawa.
"Karena sebagai mana bapak presiden, ini menjadi prioritas dalam 5 tahun ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa sepanjang 480 kilometer untuk melindungi pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan air laut. Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia kini menghadapi dampak nyata dari perubahan iklim, salah satunya adalah naiknya permukaan laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami menyaksikan langsung dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. Di pantai utara ibu kota kami, permukaan laut naik 5 cm setiap tahun,” kata Prabowo.
(Taufik Fajar)