Basmi Korupsi, ASDP Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Transparansi BUMN
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan transparansi tata kelola perusahaan. Penguatan tata kelola di ASDP dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal, implementasi whistleblowing system, dan penegakan kode etik yang ketat.
"Komitmen kami membangun BUMN yang bersih, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan semangat zero fraud. Komitmen kami terhadap pemberantasan korupsi adalah final dan tidak bisa ditawar,” kata Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Dia menekankan bahwa sistem terbaik sekalipun tidak berarti tanpa integritas manusia yang menjalankannya, sehingga upaya pencegahan ini tentu tidak bisa hanya dilakukan satu pihak, tapi harus bersama-sama.
"Saat ini ASDP juga tengah memperkuat sistem di area pengadaan armada, ship management, serta proses manifest kapal melalui transformasi digital," kata Heru saat sosialisasi pencegahan korupsi pada badan usaha yang digelar bersama KPK.
Heru menambahkan, semua langkah ini bertujuan agar layanan semakin akuntabel, efisien, dan menutup ruang terjadinya penyimpangan.
"Dalam proses tersebut, kami terus berkoordinasi dengan KPK agar setiap kebijakan yang ditempuh tepat sasaran dan mampu menutup area berisiko tinggi,” jelas Heru.
Adapun peserta sosialisasi juga mendapatkan materi dari KPK mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, hingga penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Ke depan, kami berharap sinergi dengan KPK terus berlanjut, bahkan dapat dilaksanakan secara daring agar menjangkau seluruh insan Ferizyan di Indonesia. Semoga langkah ini menjadi bagian penting dari perjalanan kita membangun integritas bangsa,” ujar Heru.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan inisiatif KPK untuk mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi di BUMN. ASDP menjadi BUMN pertama yang mendapat kesempatan mengikuti kegiatan ini.
“Harapannya, kegiatan ini semakin memperkuat pelaksanaan perbaikan sistem yang saat ini berjalan di ASDP agar tidak ada kendala. Pada akhir tahun nanti, akan dilakukan evaluasi apakah langkah-langkah yang ditempuh sudah cukup, atau perlu diperpanjang," ujarnya.
Menurut dia, dengan keterbatasan sumber daya, tim pencegahan dan monitoring fokus pada sektor prioritas sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, yakni ketahanan energi, pangan, serta pengawasan terhadap BUMN/BUMD atau lembaga yang pernah atau sedang beperkara hukum, agar ke depan tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi.
(Dani Jumadil Akhir)
