Kepala Daerah Respons Pemangkasan Anggaran, Menkeu Purbaya Diminta Bangun Jembatan di Kaltara
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang membahas rencana penyesuaian anggaran daerah. Purbaya mengaku sebagian besar gubernur keberatan atas pemotongan anggaran yang direncanakan pemerintah pusat.
“Kalau semua orang angkanya dipotong ya pasti semuanya nggak setuju. Itu normal, cuma kita lihat saja bagaimana,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menilai ketidaksepakatan tersebut wajar. Namun, dirinya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif di tingkat daerah.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini,” katanya.
Namun demikian, pemerintah akan tetap meninjau kondisi keuangan negara sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax-nya sudah bagus, bea cukainya tidak ada bocor, pajaknya tidak ada bocor, harusnya kan naik semua, kan? Kalau naik semua, kita bagi,” jelasnya.
Meski begitu, Purbaya menegaskan tetap berfokus menjaga sustainability kebijakan fiskal, dan tidak ingin terburu-buru menambah belanja daerah sebelum kondisi pendapatan negara membaik.
Dalam pertemuan itu, Purbaya juga menerima ‘oleh-oleh’ langsung dari Kalimantan Utara mengenai kebutuhan infrastruktur dasar.
“Dia bilang tempatnya tidak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Tempat rumahnya Malaysia semua, karena tidak ada jembatan ke Indonesia. Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU (Kementerian Pekerjaan Umum) untuk bangun,” ujarnya.
Menurut Purbaya, pembangunan jembatan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp100 hingga Rp150 miliar.
“Dia bilang 100–150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PU-nya berapa. Kira-kira segitu, ancar-ancarnya,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
