Kepala Daerah Minta Gaji ASN Ditanggung Pusat, Purbaya: Kita Hitung Kemampuan APBN
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa belum ada keputusan apakah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Purbaya pun sempat disinggung para gubernur dalam pertemuan tadi.
Namun, Purbaya menegaskan bakal menyesuaikan kemampuan APBN terlebih dahulu.
“Gaji apa? Oh, belum kita putuskan. Kalau dia minta semuanya ditanggung saya, itu normal. Permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa,” ujar Purbaya, di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menjelaskan, kondisi ekonomi nasional yang cenderung melambat dalam sembilan bulan pertama tahun ini menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal, termasuk pembiayaan gaji ASN.
“Apalagi ini kan 9 bulan pertama, kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus, kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3 persen,” jelasnya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa menjaga disiplin fiskal tetap menjadi prioritas pemerintah agar kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga.
“Tapi nanti yang ribut, Bloomberg ada? Reuters nggak ada? Mereka yang ribut. Mereka akan bilang Indonesia tidak *urgent*, walaupun Amerika semuanya gitu ya. Mereka (media asing) akan menunjuk saya, menteri nggak becus. Jadi saya jaga itu,” kata Purbaya.
Purbaya menambahkan, saat ini pemerintah fokus mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara, sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program ekonomi.
Salah satunya melalui pembentukan tim percepatan program pemerintah untuk mengatasi hambatan birokrasi di lapangan.
“Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis. Lagi sedang kita buat tim percepatan program pemerintah. Di sini nanti ada, salah satunya ada *the bottlenecking*,” ungkapnya.
Menurut Purbaya, tim tersebut akan menampung langsung pengaduan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan, serta menyelesaikan berbagai kasus hambatan investasi dan bisnis secara cepat.
“Saya akan terima pengaduan dari semuanya. Pebisnis, saya akan rapat satu hari dari pagi sampai sore. Putusin satu-satu kasus. Harusnya sehari bisa enam sampai tujuh kasus. Itu akan menarik sekali,” ujarnya.
(Feby Novalius)
