Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi XI DPR Tegur Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |15:03 WIB
Komisi XI DPR Tegur Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain!
Komisi XI DPR RI menegur Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menegur Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik dan bisa membangun tim ekonomi yang solid.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Selasa (14/10/2025).

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Ia menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri.

Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ujarnya.

Legislator Golkar itu juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.

 

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10% dan kalau perlu ke 8%. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” tuturnya.

Misbakhun mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” kata dia melanjutkan.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement