Purbaya Sebut BPJS Kesehatan Minta Anggaran Rp20 Triliun
Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem IT berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dapat mendeteksi kecurangan secara otomatis, sehingga operasional BPJS menjadi lebih efisien dan optimal.
"Sehingga segala macam butuh-butuh terintegrasi Indonesia Sehingga kalau ada standar yang clear, yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI. Sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung detect semua Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," papar Purbaya.
Secara terpisah, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah mencari cara agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus berkelanjutan (sustain).
Ali Ghufron juga bangga menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan telah masuk nominasi penghargaan bergengsi.
"Intinya kan kita masuk nominasi Nobel. Belum pernah loh institusi Indonesia masuk nominasi Nobel, baru BPJS Kesehatan. Jadi yang meng-create pekerjaan, kemudian memberikan dampak perlindungan sosial," kata Ali Ghufron.
Dia menambahkan, isu kedua yang dibahas adalah terkait pemutihan tunggakan iuran bagi peserta. Pemutihan ini menyasar peserta yang awalnya merupakan peserta mandiri, lalu menunggak, namun statusnya telah berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PBU Pemda).
"Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pergi ini ya, apa namanya, istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI. nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," tutup Ali Ghufron.
(Taufik Fajar)
