Tak Hanya Urusan Administrasi, BBNKB Juga Wujud Kontribusi untuk Jakarta
JAKARTA – Ketika membeli kendaraan bekas, masyarakat harus membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mendapatkan legalitas hak milik yang sah dari adanya peralihan kepemilikan. Selain jual beli, peralihan kepemilikan juga terjadi karena adanya hibah, warisan, atau tukar-menukar.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa pungutan BBNKB bukan hanya urusan administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam kontribusi untuk Jakarta. Pembayaran dilakukan saat kendaraan berganti nama agar tercatat resmi atas nama pemilik baru di data pajak daerah dan kepolisian.
Legalitas dan Kemudahan Pajak
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyatakan bahwa balik nama kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga memastikan legalitas kepemilikan yang sah.
“Kendaraan yang sudah dibaliknamakan akan tercatat atas nama pemilik baru, memudahkan urusan administrasi dan melindungi pemilik dari potensi sengketa hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, balik nama juga membuat proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi lebih mudah. Data kepemilikan yang sesuai mencegah pemilik dikenai tarif pajak progresif, yang berlaku jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan.
Kontribusi untuk Pembangunan Jakarta
