Ambisi Besar Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah di 2029
JAKARTA – Indonesia menargetkan diri menjadi pusat ekonomi syariah global dan menempati peringkat pertama. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, berbagai strategi disiapkan guna mengejar ketertinggalan dibandingkan negara-negara Muslim lainnya.
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas, Rosy Wediawaty, memaparkan kondisi ekonomi syariah Indonesia yang masih tertinggal dari Malaysia, Arab Saudi, hingga Turki. Posisi Indonesia dalam sektor pariwisata Muslim berada di peringkat ketiga dunia, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Sementara dari sektor halal food, juga mengalami penurunan.
“Padahal, halal food merupakan kontributor terbesar dalam ekonomi syariah, meskipun dari sisi peringkat masih turun,” ujarnya saat Training of Trainer (TOT) Ekonomi dan Keuangan Syariah bagi Jurnalis se-Jabodetabek 2025, di Sari Pacific, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Dari sisi industri halal, saat ini Indonesia memiliki empat kawasan industri halal. Namun, menurut Bappenas, pemanfaatan dan koneksi antar kawasan masih kurang, sehingga perlu dioptimalkan. Begitu pula soal produk makanan halal, Indonesia belum menjadi pemain utama.
“Bahkan produk makanan halal di Indonesia banyak berasal dari negara non-Muslim. Ini menunjukkan potensi besar, karena Indonesia menjadi konsumen utama namun belum menjadi pemain utama. Saat ini, Muslim Indonesia justru menjadi pasar besar bagi negara non-Muslim untuk memproduksi makanan halal mereka,” ujarnya.
Dari sisi jumlah pelaku usaha dengan produk bersertifikat halal, baru mencapai 2,2 juta dari total 56,2 juta. Menurut Rosy, ini merupakan peluang sekaligus pemicu bagi Indonesia untuk lebih maju.
“Saat ini, Indonesia hanya menjadi konsumen makanan halal dan selalu menempati peringkat satu dalam konsumsi global,” tambahnya.
Di sektor keuangan syariah, pertumbuhan relatif stagnan. Dibandingkan global, meski jumlah penduduk Muslim besar, aset keuangan syariah Indonesia masih kecil. Malaysia, misalnya, meski penduduknya lebih sedikit, memiliki aset keuangan syariah yang luar biasa.
“Ini menjadi tantangan dan urgensi untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Inklusi dan literasi keuangan syariah juga masih perlu ditingkatkan. Literasi keuangan syariah mencapai 43,2%, sementara literasi nasional 66%. Inklusi keuangan syariah hanya 13,41%, dibandingkan inklusi nasional 79%. Ini menjadi anomali, karena literasi sudah lumayan, tetapi inklusi masih rendah. Kondisi ini harus dioptimalkan dan menjadi target dalam rencana pembangunan nasional,” jelas Rosy.
Meski masih tertinggal, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada pengembangan ekonomi syariah. Bahkan, sektor ini dimasukkan dalam RPJMN, dengan ekonomi syariah dijadikan salah satu sumber pertumbuhan baru.
Rosy menjelaskan arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN, meliputi peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global, penguatan peran dana sosial syariah untuk penanggulangan kemiskinan, penguatan ekosistem industri halal, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur ekonomi syariah.
“Kebijakan jangka panjang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, yang tercantum dalam visi misi RPJMN 2025–2029,” ujarnya.
