Kemenkeu Salurkan Dana Bantuan Rp4 Miliar bagi 52 Kabupaten Terdampak Bencana Sumatera
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga akan melakukan asesmen terhadap sejumlah pemerintah daerah yang memiliki pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Wamenkeu Suahasil menjelaskan, penilaian ini dilakukan untuk melihat tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana, seperti banjir hingga longsor.
"Kalau dia masih bisa digunakan ya tentu nanti kita akan lihat apakah diperlukan restrukturisasi. Kalau tidak bisa digunakan kita akan cari cara untuk melakukan simplifikasi, bahkan sampai dengan pemutihan, kalau memang sudah benar-benar hancur karena bencana alam kemarin,” ungkapnya.
Menurut Wamenkeu Suahasil, asesmen tersebut akan dilakukan dengan tata kelola yang baik, terutama terhadap infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman PEN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga mulai menyiapkan anggaran pemulihan untuk tahun 2026. Anggaran tersebut akan dihimpun dari berbagai pos belanja, termasuk di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian terkait lainnya.
"Meskipun masih dalam tahap tanggap darurat, tapi kita mulai mengidentifikasi infrastruktur apa saja yang perlu kita bangun. Selama ini APBN tahun 2025 ini kan juga memiliki Inpres jalan ada Inpres irigasi, Inpres kawasan dan yang lainnya, tentu nanti kita orkestrasikan supaya bisa memberikan prioritas kepada pembangunan kembali Infrastruktur yang terdampak di daerah yang terdampak bencana," tandasnya.
(Taufik Fajar)
