Kapal Asing Disebut Masih Kuasai Ekspor Impor di RI
"Sekitar tahun 1960 an, itu negara kita masih punya bendera di luar negeri, keliling dunia, sekarang kita nol. artinya kita mengalami kemunduran di sini (sektor maritim)," lanjutnya.
Dia menilai, kemunduran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat lemahnya kebijakan jangka panjang dalam membangun industri pelayaran nasional, termasuk minimnya dukungan pembiayaan, insentif fiskal, serta perlindungan pasar bagi kapal berbendera Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Wahyono menilai kebijakan maritim nasional seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan pelabuhan atau infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan armada nasional dan ekosistem pelayaran. Tanpa kapal nasional yang kuat, Indonesia akan terus bergantung pada operator asing untuk mengangkut barang dagangannya sendiri, sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh pihak luar.
Ia pun mendorong pemerintah untuk kembali menempatkan sektor pelayaran sebagai bagian strategis dari kedaulatan ekonomi, dengan memperkuat peran BUMN pelayaran, memberikan dukungan pembiayaan untuk peremajaan armada, serta menciptakan regulasi yang mendorong peningkatan pangsa muatan bagi kapal nasional di jalur ekspor-impor.
Wahyono menekankan bahwa perekonomian Indonesia sejatinya sangat bergantung pada sektor pelayaran domestik, khususnya pada angkutan peti kemas dalam negeri. Terdapat sekitar 53 operator kapal yang melayani lalu lintas peti kemas domestik, dan menurutnya, sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional bertumpu pada kelancaran distribusi barang melalui jalur laut yang dilayani oleh operator-operator tersebut.
"Perekonomian kita itu masuknya dari laut, bukan dari udara. Tapi yang menopang itu hanya 53 operator angkutan peti kemas domestik, dan kondisinya sekarang berat," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
