Reformasi Pasar Modal Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor Saat Ini
JAKARTA – Pemerintah didorong untuk segera melakukan reformasi struktural guna menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia di tingkat global. Beberapa langkah yang disarankan meliputi reformasi kepemimpinan OJK dan BEI, audit nasional terhadap free float dan beneficial ownership, pembentukan badan supervisi independen, penguatan penegakan hukum pasar modal, serta revisi Undang-Undang Pasar Modal.
Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri menilai, gejolak pasar modal akibat sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan sekadar persoalan teknis. Hal tersebut sebagai bukti kegagalan struktural regulator pasar modal Indonesia, yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Deni, keputusan MSCI menahan rebalancing indeks Indonesia serta meninjau ulang aspek free float dan transparansi kepemilikan saham telah memicu koreksi tajam di pasar saham nasional, dengan IHSG anjlok.
"Ini bukan sekadar isu teknis. Ini indikator kegagalan regulator domestik OJK dan BEI dalam memastikan keterbukaan informasi, akurasi data kepemilikan, serta kualitas tata kelola emiten," ujar Deni di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Lembaga sekelas MSCI, lanjut Deni, menemukan bahwa data free float emiten Indonesia tidak kredibel, kepemilikan saham tidak transparan, serta banyak perusahaan publik tidak memenuhi standar global terkait material information.
Pakar perbankan ini menegaskan, ketika Self Regulatory Organization (SRO) gagal memperbaiki dirinya sendiri dan OJK tidak mampu melakukan oversight substantif, maka Pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi struktural.
"Kasus MSCI ini harus menjadi alarm keras. Aturan free float tidak akurat, kepemilikan saham tidak transparan, dan keterbukaan informasi tidak memenuhi standar global," tegasnya.
Menurut Deni, pasar modal Indonesia memang tumbuh pesat, namun kualitas pengawasan tidak mengimbangi pertumbuhan tersebut. BEI sebagai SRO dinilai memiliki konflik kepentingan yang melekat, sementara OJK beroperasi dengan kapasitas investigatif yang lemah.
"Kasus MSCI menunjukkan kegagalan ini bukan lagi isu domestik. Ini sudah berdampak pada persepsi global terhadap kredibilitas pasar modal Indonesi," imbuhnya.
(Feby Novalius)
