JAKARTA - Durasi perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia ke depan. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.
"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu atau lima minggu. Itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai, dalam tanda petik, lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.
Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dalam anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.
Baca Selengkapnya: Pemerintah Siap Pangkas Anggaran Tanpa Sentuh MBG akibat Perang AS-Iran
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.