Prabowo menegaskan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar dengan pengawasan langsung di lapangan.
“Lebih dari seribu. Saya punya wakil kepala, seorang ibu, Ibu Nanik. Ini galak sekali. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkapnya.
“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari beberapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan dan keamanan makanan, dicek airnya bagaimana, apakah aman, cara memasaknya seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau tidak beres ditutup.”
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.
Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
Prabowo menegaskan transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran.
“Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.