8 Jurus Hemat BBM Belum Cukup Jaga APBN, Pemerintah Diminta Siapkan Plan B
JAKARTA — Pemerintah meluncurkan 8 Strategi Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai langkah awal merespons gejolak energi global akibat konflik Iran–Israel–Amerika Serikat. Langkah ini mencakup work from home bagi ASN, efisiensi perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian, dan optimalisasi Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan tersebut dinilai relevan, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada durasi konflik. Jika tekanan global berkepanjangan, pemerintah harus menyiapkan instrumen fiskal tambahan dan strategi energi yang lebih mendalam.
Eskalasi konflik sejak akhir Februari 2026 ini telah memicu disrupsi jalur energi di Selat Hormuz, mendorong harga minyak mentah Brent mendekati USD 120 per barel, dan menekan Rupiah ke kisaran Rp16.900–Rp17.058 per dolar AS. Jika gangguan energi global bertahan lebih lama, tekanan terhadap APBN 2026 berpotensi meningkat melampaui batas psikologis maupun batas hukum defisit fiskal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tetapi kita harus jujur bahwa ini baru fase pertama. Kalau tekanan global bertahan lebih lama dan lebih dalam, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN, stabilitas harga, dan kepercayaan pasar,” ujar Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, Jumat (3/4/2026).
Menurut Yossi, inti persoalannya adalah Indonesia memasuki 2026 dengan bantalan fiskal yang memang sudah sempit, sementara struktur energi nasional masih rentan terhadap shock eksternal. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor BBM membuat gejolak harga minyak dunia cepat merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli rumah tangga.
“Pelajaran paling penting dari episode ini adalah bahwa ketahanan energi tidak bisa terus dipahami hanya sebagai isu pasokan jangka pendek. Ini adalah isu kedaulatan ekonomi. Selama basis energi primer domestik belum cukup kuat dan kapasitas cadangan masih terbatas, Indonesia akan selalu berada pada posisi rentan setiap kali terjadi konflik geopolitik besar,” lanjutnya.
Simulasi terbaru dengan model quadruple shocks (kenaikan harga minyak, pelemahan Rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi) menunjukkan arah sinyal risiko yang semakin rentan. Pada skenario pertama, jika harga minyak bertahan di rentang USD 93–97 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,25–3,55 persen dari PDB.
Pada skenario kedua, jika disrupsi distribusi energi di Selat Hormuz berlanjut dan harga minyak bertahan di rentang USD 95–105 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,40–3,80 persen dari PDB. Pada skenario ketiga, jika terjadi eskalasi konflik berkepanjangan dan harga minyak bertahan di rentang USD 105–120 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,80–4,30 persen dari PDB.
Seluruh skenario turut memperhitungkan komponen nilai tukar Rupiah, imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menjelaskan bahwa perbedaan utama antar-skenario bukan hanya besaran tekanannya, tetapi juga jenis respons kebijakan yang diperlukan.
Pada skenario pertama dan kedua, penyesuaian harga BBM subsidi belum menjadi instrumen utama. Fokusnya masih pada disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, evaluasi kerja fleksibel ASN, pengaturan MBG lima hari beserta pembekuan ekspansi penerima baru bila tekanan berlanjut, serta efisiensi belanja yang multiplier-nya rendah.
“Di tahap ini, negara masih punya ruang untuk menahan tekanan tanpa langsung masuk ke keputusan yang mahal secara politik,” ujar Adrian.
Secara spesifik, pada skenario pertama dan kedua, opsi kebijakan WFH dan efisiensi MBG dapat menjadi pilihan di samping efisiensi anggaran ber-multiplier rendah. Pada skenario pertama, kebijakan WFH selama dua hari dan MBG selama lima hari dapat menghemat anggaran sekitar Rp21,1 triliun.
Ditambah efisiensi anggaran lainnya, total penghematan kumulatif sekitar Rp43,3 triliun dinilai masih dapat menjaga defisit pada rentang bawah.
“Pada skenario kedua, jika opsi kebijakan WFH dilanjutkan dan tidak ada penambahan jumlah penerima MBG sejak Juni 2026, penghematan anggaran ditaksir sekitar Rp35 triliun, dengan efisiensi anggaran lain yang dibutuhkan sebesar Rp68 triliun,” jelas Adrian.
Menurut Adrian, situasinya mulai berubah ketika tekanan masuk ke skenario ketiga. Pada fase itu, instrumen yang bersifat administratif dan efisiensi biasa tidak lagi cukup untuk menutup seluruh rentang defisit.
Pada skenario tiga, opsi menaikkan harga BBM subsidi mulai diperlukan untuk menutup defisit. Kenaikan harga pertalite sebesar Rp1.000 per liter dan solar sebesar Rp500 per liter diproyeksikan memberikan tambahan penghematan bersih sebesar Rp25,5–30,9 triliun. Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan energi yang disertai kompensasi sosial yang memadai bagi kelompok rentan. Dari sisi efisiensi anggaran, jumlahnya sudah harus mencapai sekitar Rp125–130 triliun untuk menghindari defisit fiskal di atas 3 persen PDB.
“Dari sisi institusi, pemerintah perlu mempersiapkan pembentukan tiga satgas dan rancangan escape clause fiskal,” tutur Adrian.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
