Tak Semua Pekerja Bisa WFH, Buruh Tuntut Keadilan Kompensasi dan Perlindungan Jam Kerja
Dialog sosial yang konstruktif dan kebijakan yang disusun secara tripartit menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah penyesuaian ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan baru, serta mampu menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Serikat Pekerja memberikan saran kepada pemerintah untuk:
- Menetapkan standar kompensasi biaya WFH (listrik, internet, dan fasilitas kerja).
- Menjamin perlindungan jam kerja dan hak lembur secara tegas.
- Melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan.
- Melakukan kajian dampak ekonomi makro dan sektoral secara transparan, serta mengedepankan solusi struktural energi, seperti perbaikan transportasi publik dan efisiensi industri.
“Kebijakan efisiensi energi harus berbasis keadilan sosial. Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” pungkas Mirah.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
