Pendapatan Negara Naik 13%, Defisit APBN April 2026 Tercatat Rp164,4 Triliun
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 sebesar Rp164,4 triliun, atau setara dengan 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi defisit tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Namun demikian, lanjut Purbaya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka defisit tersebut tercatat lebih melebar dari April 2025 yang hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.
“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).
Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.082,8 triliun, atau meningkat 34,3 persen yoy.
Purbaya menilai kenaikan belanja ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga.
“Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” tegas Purbaya.
Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 ini utamanya ditopang oleh sektor penerimaan perpajakan yang mencapai Rp746,9 triliun atau naik 13,7 persen yoy.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat tumbuh paling tinggi, yakni 16,1 persen yoy hingga mencapai Rp646,3 triliun.
Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi 10,8 persen.
Selain sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6 persen dengan nilai Rp171,3 triliun.
“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ungkap Purbaya.
Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Ia menegaskan surplus tersebut berasal dari peningkatan pendapatan, bukan karena efisiensi atau penahanan belanja.
Faktanya, belanja pemerintah pusat justru terealisasi sebesar Rp826 triliun atau melonjak 51,1 persen yoy. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.
“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” jelas Purbaya.
Dengan demikian, menurut Purbaya, porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total perekonomian nasional berada di bawah level 10 persen. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90 persen digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
