Kebijakan pengetatan ini juga menjadi evaluasi atas realisasi defisit APBN pada tahun pertama jalannya pemerintahan (periode 2025) yang sempat melebar ke angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen PDB, dari plafon target awal yang sebesar 2,78 persen PDB atau senilai Rp662 triliun.
Bagi Presiden Prabowo, perbaikan tata kelola dan penyehatan struktur anggaran ini merupakan instrumen krusial demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional secara jangka panjang.
"APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, tapi wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa," tegas Prabowo.
Selain memaparkan postur pembiayaan, dokumen KEM-PPKF 2027 yang disampaikan Presiden juga merinci indikator-indikator asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan pacu pembangunan.
Pemerintah menetapkan target Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang cukup optimistis di level 5,8 persen hingga 6,5 persen, dibarengi dengan stabilitas harga yang dijaga ketat.
Berikut adalah rincian indikator asumsi makro RAPBN 2027 berdasarkan pemaparan resmi pemerintah:
Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5,8 persen – 6,5 persen
Inflasi 1,5 persen – 3,5 persen
Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Rp16.800 – Rp17.500 per Dolar AS
Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,5 persen – 7,3 persen
Harga Minyak Mentah RI (ICP) USD70 – USD95 per barel
Lifting Minyak 602 ribu – 615 ribu barel per hari
Lifting Gas 934 ribu – 977 ribu barel setara minyak per hari
Pendapatan Negara 11,82 persen – 12,40 persen PDB
Belanja Negara 13,62 persen – 14,80 persen PDB
Defisit 1,80 persen – 2,40 persen PDB
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.