Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond, Purbaya: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi
Lebih lanjut, Purbaya menolak anggapan sebagian pihak yang menyamakan skema obligasi khusus ini dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang pernah digulirkan pemerintah di masa lalu. Perbedaan fundamental terletak pada cakupan pembebasan sanksinya.
"Tax amnesty kan bebas semua. Ini nggak. Uang yang masuk ke situ. Jadi, kalau Anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, 6 bulan saya kasih waktu masuk," kelakar Purbaya.
Sebagai informasi, legalitas perlindungan khusus bagi para pemilik modal obligasi Danantara ini telah dipayungi oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam beleid tersebut, negara secara eksplisit mengunci jaminan keamanan dari berbagai tuntutan hukum.
“Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,” bunyi ketentuan undang-undang tersebut.
Selain memblokir celah tuntutan pidana dan perdata, regulasi anyar ini juga menetapkan bahwa seluruh basis data serta aliran informasi yang lahir dari aktivitas penerbitan obligasi khusus ini bersifat konfidensial.
Data tersebut tidak dapat dipergunakan oleh otoritas sebagai dasar pengenaan objek pajak baru, maupun dialokasikan sebagai alat bukti sah di muka pengadilan.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
