Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Prabowo Bentuk KSSK Plus, Danantara Masuk Komite Stabilitas Keuangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |08:28 WIB
Prabowo Bentuk KSSK Plus, Danantara Masuk Komite Stabilitas Keuangan
Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Skema baru tersebut disebut sebagai KSSK Plus sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal hingga moneter.

Hal tersebut diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Rosan mengatakan keterlibatan Danantara bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan KSSK dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha.

“Jadi nanti KSSK ini, kita juga untuk apa, melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan dunia usaha, tentunya dari segi fiskal dan moneter tadi. Jadi lebih the whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK Plus, plus Danantara,” kata Rosan, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, ke depan Danantara akan ikut serta dalam rapat koordinasi KSSK yang selama ini digelar secara berkala. Saat ditanya apakah Danantara akan mengikuti rapat KSSK setiap bulan, Rosan menjawab singkat.

“Iya, tadi arahannya sih begitu,” katanya.

Rosan juga membenarkan bahwa pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan baru yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Iya benar,” ujarnya saat ditanya apakah hal tersebut pertama kali dilakukan pada era Presiden Prabowo.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan Danantara mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia di tengah proses transisi kepemimpinan BI, Rosan menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

“Oh, itu prerogatif Bapak Presiden,” pungkasnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement