Ini Syarat Rumah Subsidi Bisa Dibangun di Perkotaan
JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, penyediaan rumah rakyat atau rumah subsidi di kawasan perkotaan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah atau BUMN.
Pemanfaatan aset tersebut dapat menekan biaya pembebasan lahan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembangunan rumah di kawasan perkotaan. Skema tersebut menjadi kunci agar harga rumah tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Jadi ini satu contoh bahwa memang kalau kita mau menjalankan amanat Bapak Presiden, maka perumahan rakyat itu harus dibangun di atas tanah yang harganya murah atau bahkan bisa dinolkan," kata Fahri, Sabtu (8/8/2026).
Ia mencontohkan proyek Tower Alunia yang berdiri di atas lahan milik Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK). Lahan tersebut diberikan dengan harga sekitar Rp1 juta per meter persegi sehingga memungkinkan Perumnas menjual unit rumah subsidi dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar di Jakarta.
"Seperti tadi Ibu bilang, tanah dari PPKK atau Otorita Kemayoran dihargai sekitar Rp1 juta per meter. Itu kan mustahil tanah di Jakarta harganya Rp1 juta per meter. Tetapi dengan harga itulah kemudian beliau bisa menurunkan harga rumah sehingga banyak orang yang bisa membeli," ujarnya.
Menurut Fahri, skema serupa sulit diterapkan oleh pengembang swasta karena harga tanah di Jakarta telah mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per meter persegi. Tingginya harga tanah di kawasan perkotaan menjadi tantangan dalam mewujudkan hunian yang memiliki akses dekat dengan pusat kota.
"Kalau swasta kan tidak mungkin. Tanah mereka mungkin sudah Rp100 juta per meter. Jadi tidak memungkinkan lagi karena ongkos tanahnya saja sudah luar biasa," katanya.
Karena itu, Fahri mendorong pemanfaatan aset pemerintah untuk mendukung pembangunan rumah rakyat secara masif, terutama di lokasi strategis yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan transportasi publik.
Ia juga berharap Perumnas dapat memperoleh peran lebih besar dalam program penyediaan rumah nasional. Menurutnya, apabila dipercaya menjadi off-taker dalam pengelolaan aset perumahan pemerintah, Perumnas dapat mengelola modal dan aset dalam jumlah besar untuk membangun hunian di kawasan strategis.
"Mudah-mudahan nanti bisa dibicarakan dengan BP BUMN, Danantara, dan juga Menteri Keuangan. Apabila Perumnas dipercaya oleh pemerintah menjadi off-taker, maka Perumnas harus mengelola modal dan aset yang besar untuk mengambil lokasi-lokasi strategis agar masyarakat tidak terpencar keluar dari perkotaan, terutama anak-anak muda yang banyak bekerja di dalam kota," ujarnya.
Fahri menegaskan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan konsep social housing yang tengah disiapkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah juga tengah mengkaji skema pembiayaan jangka panjang dan sistem antrean nasional agar masyarakat dapat merencanakan kepemilikan rumah sejak dini.
"Jadi semua ini masuk ke dalam skema social housing yang sedang dirancang besar-besaran oleh pemerintah dalam rangka program 3 juta rumah," pungkas Fahri.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
