Rapat Paripurna, DPR RI Minta Pendapatan Negara Harus Dihimpun Secara Adil
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan 4 hal. Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya yang pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban.
"Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," ujarnya.
Ketiga, lanjut dia defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ujarnya.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.
"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik<" pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
