Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Puan menekankan, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan pembiayaan perlu mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban yang mungkin ditanggung generasi mendatang.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ujar Puan.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal, dan pemerataan pembangunan. Menurut Puan, kebijakan anggaran harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan, ukuran keberhasilan penyusunan APBN bukan semata-mata terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan kebijakan, program, dan anggaran tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” tuturnya.