Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Anggaran BPS Rp7 Triliun Perbaiki Desil
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menklarifikasi perrnyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perihal anggaran Badan Pusat Statistik (BPS). Purbaya menyebut sudah menggelontorkan Rp7 triliun untuk kegiatan sensus hingga Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis dalam penetapan desil.
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu menegaskan bahwa angka mendekati Rp7 triliun merupakan pagu anggaran total untuk mendukung seluruh program kerja BPS, dan bukan alokasi khusus bagi DTSEN atau sensus ekonomi semata.
Penjelasan tersebut disebarkan Kemenkeu merespons maraknya respons publik mengenai besaran anggaran perbaikan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang telah dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya.
"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis Biro KLI Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Klarifikasi dari Kemenkeu ini berakar dari penyataan Purbaya usai menanggapi sorotan masyarakat terkait ketidaksesuaian klasifikasi desil. seperti adanya pedagang kecil yang terdata di desil 9 dan 10.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendukung penguatan kualitas DTSEN melalui pemenuhan anggaran permohonan BPS.
"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.
