JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendataan ulang penerima manfaat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lebih tepat sasaran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya telah menyisir sejumlah sekolah swasta elite yang dinilai tidak membutuhkan program MBG. Pendataan tersebut dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena berkaitan dengan kebutuhan anggaran program pada 2027.
"Salah satunya kita ingin, dapat dan tidak dapat kan pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau tidak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya, Sabtu (29/8/2026).
Sudaryono mengungkapkan, sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia telah masuk dalam daftar yang tidak mendapatkan MBG. BGN nantinya akan mengumumkan daftar tersebut agar dapat diketahui masyarakat.
"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Bhayangkara. Bisa dicek, di Radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.
Menurut Sudaryono, penataan penerima manfaat juga dilakukan untuk menghindari adanya penerima ganda. BGN menemukan sekitar 6 juta data siswa yang tercatat sebagai penerima MBG lebih dari satu kali.
Salah satu kasus yang ditemukan, seorang siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus terdata sebagai penerima di sekolah menengah pertama (SMP).