"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.
Pendataan ulang tersebut menjadi bagian dari persiapan penganggaran MBG pada 2027. Sudaryono menyebut pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut tahun depan. Namun, jumlah anggaran akan disinkronkan dengan data penerima manfaat yang telah diperbarui.
Penataan anggaran juga dilakukan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi tetapi telah menerima dana. BGN menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara dengan nilai sekitar Rp311 miliar.
"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insyaallah manageable," pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.