“Jangan sampai National Oil Company Indonesia akhirnya diperlakukan hanya seperti KKKS biasa. Kalau Pertamina kehilangan ruang strategis di hulu, kita justru melemahkan salah satu instrumen utama negara untuk menjaga ketahanan energi,” tegasnya.
Sofyano menilai dampak pertama yang harus dikhawatirkan adalah ketergantungan terhadap impor. Jika Pertamina kehilangan ruang untuk memperluas eksplorasi, memperoleh wilayah kerja, melakukan investasi, dan mengembangkan produksi, sementara produksi nasional tidak meningkat, kebutuhan minyak dan gas akan semakin banyak dipenuhi dari luar negeri.
“Kalau impor semakin besar, Indonesia semakin rentan terhadap harga minyak dunia, konflik geopolitik, dan gangguan jalur pasokan. Ketika harga energi dunia naik, masyarakat yang pertama merasakan dampaknya,” katanya.
Dampaknya, lanjut Sofyano, dapat merembet ke harga BBM, biaya transportasi, biaya produksi, dan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Risiko kedua adalah beban terhadap keuangan negara. Ketika harga minyak dunia naik dan ketergantungan impor semakin besar, pemerintah dapat menghadapi tekanan lebih tinggi untuk menjaga harga energi melalui subsidi maupun kompensasi.