Daftar Gebrakan Purbaya selama Menkeu, Setahun Menjabat Kini Dicopot
JAKARTA - Kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan telah resmi berakhir setelah jabatan Menteri Keuangan diserahterimakan kepada Suahasil Nazara.
Adapun Serah Terima Jabatan Purbaya dan Suahasil bakal digelar Selasa (15/9/2026) pukul 10.30 WIB di Aula Gedung Djuanda 1 Kemenkeu.
Selama masa pengabdiannya, Purbaya meninggalkan rekam jejak kebijakan fiskal pro-growth yang berfokus pada dorongan likuiditas sektor riil, penataan ketat penerimaan negara, hingga utang Kereta Cepat Whoosh.
Berdasarkan data yang dihimpun Okezone, Senin (14/9/2026) berikut gebrakan Purbaya:
1. Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke bank-bank BUMN
Ini bisa disebut sebagai gebrakan pertama dan paling kontroversial Purbaya.
Tak lama setelah menjabat, Purbaya memindahkan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke bank-bank BUMN.
Tujuannya, menambah likuiditas perbankan agar kredit mengalir lebih deras ke sektor riil, sehingga konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terdorong.
Kebijakan ini kemudian menjadi ciri khas pendekatan Purbaya yang lebih pro-growth dan agresif dibanding pendekatan fiskal konservatif sebelumnya.
Bahkan pada Agustus 2026, pemerintah memutuskan memperpanjang penempatan Rp200 triliun tersebut sampai Juli 2027.
Di bawah komandonya, Kementerian Keuangan menempuh berbagai langkah strategis di bidang perpajakan, kepabeanan, perbankan, hingga pengelolaan tata kelola APBN.
2. Kejar Pertumbuhan Ekonomi Dekati 6%
Purbaya tidak puas dengan target resmi pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar sekitar 5,4%.
Ia secara terbuka memasang target ekonomi Indonesia mendekati 6%, bahkan mengatakan dirinya siap bertanggung jawab jika target tersebut gagal dicapai.
Ini menjadi semacam "kontrak politik-ekonomi" Purbaya dengan publik.
Ia bahkan pernah mengatakan bahwa jika dalam waktu enam bulan ekonomi tidak bergerak ke arah yang benar, publik boleh mengkritiknya.
Purbaya datang dengan target tinggi: 6% atau mundur.
3. Mengubah Paradigma APBN
Purbaya berulang kali mengatakan kebijakan fiskalnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, bukan sekadar menjaga defisit dan stabilitas fiskal.
Kementerian Keuangan pada Februari 2026 bahkan menyebut kebijakan fiskal pro-growth yang ditempuh sejak paruh kedua 2025 berhasil membalikkan arah perekonomian.
Pendekatan ini menjadi salah satu perbedaan paling mencolok dibanding era Sri Mulyani yang dikenal lebih menekankan kehati-hatian fiskal.
4. Berani menekan biaya dana perbankan
Purbaya tidak hanya menempatkan dana pemerintah di bank.
Pada 2026, ia juga mendorong lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki dana besar untuk menempatkan dana dengan tingkat bunga lebih rendah.
Targetnya adalah menurunkan cost of fund bank, sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk memberikan kredit dengan bunga yang lebih murah.
Ini merupakan bagian dari strategi besarnya untuk membuat likuiditas benar-benar masuk ke perekonomian.
5. Perpanjang Amunisi Rp200 triliun
Pada awalnya penempatan Rp200 triliun dirancang sampai akhir 2026.
Namun pada Agustus, Purbaya memutuskan memperpanjang Rp200 triliun tersebut hingga Juli 2027.
Pemerintah juga meningkatkan total dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank BUMN hingga mendekati Rp400 triliun, meskipun hanya Rp200 triliun yang diperpanjang hingga 2027.
6. Berani Hadapi kritik investor dan lembaga rating
Gaya Purbaya juga berbeda dari Menkeu sebelumnya dalam menghadapi kritik.
Kebijakannya mendapat perhatian dari investor internasional dan lembaga pemeringkat.
Fitch kemudian menurunkan outlook Indonesia menjadi negative, sementara kekhawatiran mengenai disiplin fiskal dan ketidakpastian kebijakan juga muncul dari pelaku pasar.
Namun Purbaya tetap mempertahankan pendekatannya dan mengatakan bahwa hasil kebijakannya akan terlihat dari pertumbuhan ekonomi.
Ia bahkan dikenal dengan gaya komunikasi yang sangat blak-blakan dan oleh Reuters disebut sebagai cowboy finance minister karena pendekatannya yang tidak konvensional.
7. Mengambil sikap keras soal pajak
Purbaya juga beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan tarif pajak ketika ekonomi belum tumbuh kuat.
Logikanya: jangan sampai peningkatan penerimaan negara justru menekan aktivitas ekonomi ketika pemerintah sedang berusaha mengejar pertumbuhan.
Pendekatan ini konsisten dengan filosofi Purbaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus didorong terlebih dahulu, kemudian basis penerimaan negara ikut membesar.
8. Menyusun ulang strategi pembiayaan proyek Whoosh
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalihkan pengendalian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada entitas pemerintah.
Pemerintah menyiapkan opsi INA atau PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pemegang kendali 60%, sementara pihak China tetap memegang 40%.
Pemerintah juga harus menangani utang proyek tersebut, termasuk pinjaman sekitar USD4,5 miliar dari China Development Bank.
Purbaya ikut meninggalkan pekerjaan besar: restrukturisasi dan pengelolaan utang Whoosh.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
