Mentan Tegaskan Pembukaan Hutan Jadi Opsi Terakhir untuk Lahan Etanol
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan pembukaan hutan menjadi opsi terakhir dalam penyediaan lahan untuk mendukung produksi etanol. Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu memanfaatkan lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lahan hingga 1-2 juta hektare.
Ia mengungkapkan pemerintah akan menyeleksi lahan yang sebelumnya direncanakan untuk reforestasi atau agroforestri tanaman pangan. Dari sekitar 20 juta hektare lahan tersebut, pemerintah akan memilih area yang sesuai untuk pengembangan komoditas bahan baku etanol.
"Kita melihat lahan yang, pertama kan ada lahan yang mau dihutankan kembali atau agroforestry untuk tanaman pangan. Itu kan ada 20 juta (hektare). Ya kita pilih dari situ dulu. Jadi jangan langsung babat hutan. Enggak, itu terakhir," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).
Selain itu, Amran menyebut pemerintah akan menyeleksi lahan yang sebelumnya telah dilepaskan. Amran mengatakan terdapat sekitar 1,3 juta hektare lahan yang akan dipilih kembali berdasarkan kesesuaiannya untuk pengembangan tanaman etanol, khususnya tebu.
"Kalau sudah cocok dengan tebu, oke, itu aja kita pakai. Paling terakhir baru pelepasan hutan. Itu paling terakhir. Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," sebutnya.
Menurut Amran, penyediaan lahan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai swasembada atau kedaulatan energi.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penggunaan E50. Ia memperkirakan penerapan E50 bersama B50 berpotensi menghemat devisa hingga US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun apabila seluruh target dapat terealisasi.
"Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu US$30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," kata Amran.
Adapun anggaran mendukung produksi tersebut, pemerintah, kata Amran akan menggunakan skema pendanaan pembangunan dari BUMN sebesar 30 persen dan swasta 70 persen.
"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta. Dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara," tandasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
