BI Bakal Pangkas Outstanding dan Yield SRBI untuk Perluas Likuiditas
JAKARTA — Bank Indonesia (BI) berkomitmen menekan tingkat imbal hasil (yield) dan memangkas nilai outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini dilakukan untuk memperlebar ruang likuiditas bagi perbankan sehingga dapat mengalir lebih optimal ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan penyesuaian instrumen moneter tersebut sejalan dengan arah bauran kebijakan bank sentral dalam memperkuat ekspansi likuiditas nasional.
"Kami terus mendorong penurunan yield dan outstanding SRBI. Yield SRBI 12 bulan saat ini berada di level 6,76%, lebih rendah dibandingkan level tertingginya sebesar 7,74%," ujar Destry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (28/9/2026).
Selain imbal hasil yang melandai, volume outstanding SRBI juga mencatatkan penurunan bertahap dari posisi puncak Rp1.096 triliun menjadi Rp1.013,5 triliun per 23 September 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2026 yang sempat mencapai Rp1.072,62 triliun, meski secara kumulatif masih berada di atas posisi Januari 2026 sebesar Rp754,76 triliun.
Destry menegaskan penurunan porsi simpanan perbankan di SRBI secara langsung membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi domestik. Kondisi kecukupan likuiditas tersebut juga tercermin dari penurunan suku bunga pasar uang antarbank overnight (IndONIA) dari level tertinggi 6,61% pada Juni 2026 menjadi 5,91%.
"Likuiditas cukup terkendali. Ini sejalan dengan ekspansi likuiditas yang dilakukan dan diperkuat oleh Bank Indonesia," tegas Destry.
Selain melalui SRBI, BI juga memperluas injeksi likuiditas melalui instrumen foreign exchange (FX) swap dan repo. Secara akumulatif, kedua instrumen tersebut telah menyalurkan tambahan likuiditas hingga Rp387 triliun sepanjang 2026.
Untuk memastikan transmisi likuiditas tersebut terserap sektor riil, bank sentral memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dipadukan dengan skema disinsentif kepemilikan surat berharga.
"Hingga minggu pertama September 2026, total insentif likuiditas yang telah diberikan mencapai Rp491,2 triliun," kata Destry.
Dalam aturan KLM terbaru, bank yang menempatkan porsi surat berharga, baik SBN maupun SRBI, lebih dari 19% dari total dana hanya dapat memperoleh insentif pembiayaan maksimal 4%.
Sebaliknya, perbankan yang menjaga kepemilikan SBN dan SRBI di bawah 19% sekaligus aktif menyalurkan kredit akan mendapatkan tambahan insentif 2%, sehingga total penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang dapat dinikmati mencapai maksimal 6%.
Destry menekankan BI akan terus menyelaraskan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
