Menko Airlangga Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,0 persen di 2027 dengan tingkat inflasi terjaga di kisaran 2,5 persen. Target ini dicanangkan di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih membayang di kanal energi, logistik, perdagangan, hingga pasar keuangan.
Airlangga menegaskan bahwa realisasi target 6 persen tersebut membutuhkan pemenuhan tiga prasyarat utama dari sisi struktural perekonomian.
“Untuk tahun 2027, kami menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen. Tiga kondisi harus terpenuhi yakni pertumbuhan investasi yang melampaui pertumbuhan PDB, produktivitas per pekerja yang lebih tinggi, dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi dengan dukungan logistik yang efisien,” jelas Airlangga dalam HSBC Summit 2026: Mobilising Growth In a New Global Order di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Penetapan target ini didukung oleh capaian fundamental ekonomi domestik yang tetap solid. Sepanjang semester I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus 5,45 persen secara tahunan (year-on-year), yang menempatkan Indonesia di jajaran negara berkinerja tertinggi di antara anggota G20.
Sementara itu, tingkat inflasi Agustus 2026 berada di kisaran 3,19 persen, tingkat kemiskinan turun ke 8,07 persen, rasio Gini berada di posisi 0,368, serta tingkat pengangguran melandai ke 4,65 persen.
Dari sisi pembiayaan, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit (credit rating) di level BBB dengan outlook stabil dari S&P.
Untuk memuluskan jalan menuju peta jalan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, pemerintah mengoptimalkan bauran kebijakan fiskal, moneter, serta keterlibatan lembaga investasi Danantara dan sektor swasta.
Sektor-sektor masa depan seperti kendaraan listrik (EV), digitalisasi, semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), pertanian, dan energi terbarukan diproyeksikan menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Airlangga membeberkan empat strategi utama pemerintah untuk menopang agenda ekspansi ekonomi nasional. Strategi pertama berfokus pada deregulasi dan debottlenecking melalui percepatan perizinan berbasis risiko lewat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, yang mana peran Satgas Deregulasi telah berhasil menyelesaikan 135 dari 177 kendala regulasi investasi.
Selanjutnya, pemerintah memperkuat ekosistem pembiayaan yang terbukti mendorong realisasi investasi semester I-2026 hingga menyentuh sekitar Rp1.010 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan (YoY) dan menyerap 1,4 juta tenaga kerja, dengan porsi realisasi di luar Pulau Jawa mencapai 50,2 persen.
Untuk memastikan keberlanjutan ekspansi tersebut, strategi ketiga diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program magang bagi 150.000 peserta dan penyaluran 220.000 lulusan vokasi guna memenuhi kebutuhan 9 juta tenaga kerja digital hingga tahun 2030.
Terakhir, pemerintah mengandalkan diplomasi dan perluasan akses pasar internasional dengan mengimplementasikan 25 perjanjian perdagangan bebas, mengawal proses aksesi OECD yang kini telah mencapai 80 persen, serta secara aktif bernegosiasi untuk keanggotaan dalam CPTPP.
Pemerintah juga terus memperluas peran 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai sentra pertumbuhan baru, termasuk pengembangan KEK pendidikan dan digital seperti di Malang dan kawasan Nongsa.
Di saat bersamaan, sektor industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang menyerap 4 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor USD12 miliar tetap mendapat ruang perlindungan dan akses pasar global.
Airlangga menekankan bahwa seluruh pencapaian indikator makroekonomi ini pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Angka semata tidak menciptakan kemakmuran, yang terpenting adalah mengubah investasi, teknologi, dan reformasi menjadi lapangan kerja, produktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
