Bahlil Ungkap Subsidi Energi Bengkak Nyaris Rp100 Triliun saat ICP Sentuh USD100 per Barel
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa beban subsidi energi meningkat hingga hampir Rp100 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran USD90–USD100 per barel.
Kenaikan harga minyak tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara, terutama di tengah besarnya kebutuhan subsidi energi bagi masyarakat.
Bahlil menjelaskan, ketika harga ICP masih berada di kisaran USD70 per barel, beban subsidi energi mencapai sekitar Rp87 triliun. Namun, ketika harga ICP naik ke kisaran USD90–USD100 per barel, beban tersebut meningkat hingga hampir Rp100 triliun.
"Begitu ICP rata-rata sekarang di angka 90–100, subsidi kita hampir Rp100 triliun," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam peresmian operasional kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menunjukkan besarnya tantangan Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia menyoroti sejumlah konflik internasional, termasuk ketegangan di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina, yang turut memicu ketidakpastian pasokan dan harga energi dunia.
Situasi tersebut mendorong banyak negara memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
"Devisa kita banyak sekali yang keluar, sementara kita juga harus mampu memberikan subsidi kepada rakyat dalam jumlah yang begitu besar," ujarnya.
Bahlil menambahkan, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) turut menjadi tantangan dalam pengelolaan subsidi energi. Ia menyebut konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,8 juta ton per tahun.
Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta–8 juta ton LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menurut Bahlil, ketergantungan terhadap impor tersebut menjadi tantangan bagi ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kebutuhan devisa untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan gas domestik serta pengembangan sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada LPG impor.
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah memanfaatkan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) sebagai alternatif LPG. Bahlil menyebut harga CNG berpotensi lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG.
Pemerintah juga tengah menguji penggunaan CNG dalam tabung berukuran 3 kilogram. Sementara itu, penggunaan tabung CNG berukuran 12 kilogram telah diterapkan di sejumlah sektor, termasuk restoran dan hotel.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
