Kredit Program Pemerintah Rp394 Triliun pada 2027, KUR Naik Jadi Rp325 Triliun
JAKARTA - Pemerintah melalui Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menetapkan alokasi anggaran program kredit pemerintah untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp394 triliun. Keputusan ini diambil guna memperluas akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung berbagai sektor prioritas nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target total Kredit Program Pemerintah tersebut mencakup alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun. Angka ini mencatatkan kenaikan dibandingkan target penyaluran KUR tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp295 triliun.
"Pertama tadi kita bahas terkait dengan rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp394 triliun dengan rincian KUR-nya Rp325 triliun," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Airlangga merinci, dari total plafon Rp394 triliun tersebut, pemerintah melokasikan skema kredit khusus. Di antaranya Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun yang dapat ditingkatkan pada semester II 2027.
Selain itu, Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) juga dialokasikan sebesar Rp30 triliun. Selain penetapan plafon 2027, pemerintah membahas skema relaksasi pembiayaan bagi debitur terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan restrukturisasi kredit disiapkan selama tiga tahun bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah membebaskan suku bunga margin menjadi 0 persen pada tahun 2027 dan menetapkan 3 persen pada tahun 2028 bagi penerima KUR di NTT.
"Kemudian tadi kita bahas juga relaksasi untuk kredit pasca gempa di NTT, di mana relaksasinya adalah direstrukturisasi. Untuk tahun ini restrukturisasi, dan OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam 3 tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028," jelas Airlangga.
Pemerintah turut membahas pengembangan skema KUR baru berbasis kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property) serta perluasan pembiayaan sektor perikanan bagi para nelayan.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan, peningkatan total plafon kredit program dari sekitar Rp337 triliun pada tahun ini menjadi Rp394 triliun pada 2027 menjadi angin segar bagi efektivitas pembiayaan UMKM nasional.
"Dan di antaranya di dalamnya itu kan juga ada kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah ditetapkan di angka Rp325 triliun," kata Roro.
