Menko Airlangga Tekankan Peran DSI Kawal Devisa Hasil Ekspor
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peranan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam menjaga devisa hasil ekspor (DHE) di hadapan para duta besar yang sebagian besar berasal dari kawasan Eropa,
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan pembaruan tata kelola perdagangan internasional untuk menjamin ketertiban arus ekspor nasional. Airlangga menjelaskan bahwa sebuah entitas khusus telah disiapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara terpusat.
"Dibahas terkait kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama komoditas utama batu bara, kelapa sawit, dan industri, serta dijelaskan keberadaan PT DSI sebagai perantara tunggal yang diharapkan 1 Januari sudah go live," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11/2026).
Skema perantara tunggal untuk tiga komoditas strategis yang turut mencakup feroaloi (ferroalloy) itu dijalankan dalam format digital melalui portal. Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib mengunggah seluruh dokumen termasuk kontrak dan pemberitahuan ekspor ke portal tersebut serta tetap bertanggung jawab penuh mematuhi persyaratan ekspor.
"DSI meninjau, memverifikasi, dan memberikan persetujuan sebelum pengiriman ke sistem Bea Cukai, sementara seluruh komunikasi dan respons elektronik disalurkan melalui sistem DSI," kata Airlangga.
Lewat portal yang terintegrasi dengan Bea Cukai serta National Single Window itu, DSI mengawasi proses pre-clearance dan post-clearance, menangani kepabeanan, sekaligus memverifikasi pembatasan dan larangan ekspor. Pemerintah pun menargetkan penyelesaian regulasi pada pertengahan November supaya kerangka kerja ekspor sumber daya alam strategis beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
"Portal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap, dengan pengujian fungsional pada November dan uji coba terbatas bersama eksportir terpilih pada 15 Desember sebelum resmi go live," tuturnya.
Ketentuan DHE terbaru juga menetapkan tujuh negara dan kawasan yang memenuhi syarat, yakni Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, dan Australia, dengan penambahan Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa. Kelayakan akses berlaku bagi perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham dari daftar negara tersebut dengan porsi kepemilikan minimal 10 persen.
"Kebijakan devisa hasil ekspor yang baru mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat untuk menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, termasuk bank non-BUMN," ucap Airlangga.
Untuk menampung penempatan dana itu, jumlah bank penyalur ditambah menjadi total 16 institusi yang terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank bukan milik negara (non-BUMN). Deretan bank non-BUMN yang telah ditunjuk antara lain mencakup Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP.
"Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO)," kata Airlangga.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
