Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, dokumen tersebut menetapkan jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan untuk pertukaran informasi. Ketentuan lain yang belum tercakup dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK dan LPS.
Ogi menegaskan, pelaksanaan kesepakatan tersebut harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data, mengingat informasi yang dipertukarkan mencakup data pengawasan yang bersifat sensitif.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, pertukaran data akan memanfaatkan sarana pertukaran informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.
OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan juga akan terus memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif dan kredibel sehingga manfaat perlindungan dapat dirasakan oleh pemegang polis dan industri asuransi nasional.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.