Ternyata Ini Mata Uang Tertua di Dunia

Ada sejumlah mata uang tertua di dunia yang menarik untuk diketahui.

Nama Mata Uang Negara Rusia Adalah Rubel, Ini Sejarahnya

Nama mata uang negara Rusia. Termasuk salah satu mata uang tertua di dunia.

Mata Utang Digital Libra Facebook Berpeluang Dipakai di Indonesia

Setelah beberapa waktu lalu muncul Bitcoin, kini muncul lagi mata uang digital cryptocurrency atau yang biasa disebut Libra. Mata uang ini merupakan mata uang digital besutan salah satu perusahaan digital terbesar di dunia yakni Facebook.

Tak Pakai Dolar AS, Perdagangan Pakai Mata Uang Lokal Untung Besar

Bank Indonesia terus menyosialisasikan penerapan perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal.

Sebelum Beredar, Uang NKRI Akan Disosialisasikan Dahulu

Gubernur BI: BUMN Harus Jadi Contoh Transaksi Dalam Rupiah

Transaksi valuta asing valas banyak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara BUMN

Agus Marto: Transaksi Dalam Negeri Harus Gunakan Rupiah

Penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi di pelabuhan terus disosialisaikan oleh pemerintah

UU Mata Uang, Antara Amanah dan Kompromi Bisnis

Sejak diberlakukan tiga tahun lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ternyata belum sepenuhnya diterapkan pemerintah

Rupiah Baru Akan Diluncurkan 17 Agustus 2014

Bank Indonesia BI akan meluncurkan Rupiah baru, yakni uang Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada 17 Agustus 2014 atau bertepatan pada hari kemerdekaan RI.

Soekarno-Hatta Jadi Gambar Utama Uang Kertas Rp100 Ribu

Gambar Pahlawan Nasional Dr HC Ir Soekarno dan Dr HC Drs Mohammad Hatta ditetapkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan nilai nominal Rp100.000

Banyaknya transaksi menggunakan mata uang asing valuta asing valas membuat sulitnya mengontrol arah peredaraan uang yang terjadi. Namum demikian pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Bank Indonesia BI mengungkapkan langkah awal pemerintah dalam menentukan UU mata uang adalah berkoordinasi dengan BI membentuk aturan.

Sidang Paripurna DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang RUU Mata Uang menjadi Undang Undang UU Mata Uang.

Fraksi-fraksi di Komisi XI DPR menyetujui untuk disahkannya RUU Mata Uang dalam rapat yang digelar Selasa 24 Mei malam. Ada beberapa inti dari RUU tersebut.

Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menyatakan tidak ada masalah terkait dengan Rancangan Undang-Undang RUU mata uang. Adapun pembahasan mengenai redenominasi akan dimasukkan dalam UU tersendiri.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Mata Uang masih menemui jalan buntu. Kali ini ketidaksepakatan pemerintah dan DPR terjadi pada masalah waktu transisi.

Setelah pembahasan yang panjang dan alot antar Komisi XI DPR, Menkeu, dan Menkumham, RUU Mata Uang masih belum bisa dijadwalkan dalam sidang paripurna Kamis 7 April besok.

Rapat kerja raker antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM ditunda karena ada perbedaan pendapat.

Kelanjutan nasib Rancangan Undang-Undang RUU Mata Uang akan kembali dibahas Komisi XI DPR, Menkeu, dan Menhukam direncanakan pada 4 April besok.

Dalam pembahasan RUU mata uang telah ada beberapa hal yang disepakati. Antara lain disepakati Bank Indonesia BI perlu berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan rupiah.

Pemerintah mengharapkan dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia BI untuk ikut menggoreskan tanda tangan pada uang kertas yang diterbitkan BI.

Cadangan backup mata uang dinilai diperlukan guna menjaga kestabilan perekonomian negeri ini. Pasalnya, di sejumlah negara yang melakukan backup mata uang itu terbukti memiliki mata uang yang kuat dan stabil.

Bank Indonesia BI menyerahkan sepenuhnya aturan main rancangan undang-undang RUU Mata Uang terhadap Kementerian Keuangan Kemenkeu .

Pemerintah ingin dilibatkan lebih jauh dalam pengaturan mata uang. Kendati demikian, ditegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengganggu fungsi pengawasan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia BI .

Pemerintah menegaskan agar pencetakan mata uang rupiah harus dilakukan di dalam negeri. Adapun sebagai pelaksana pencetakan rupiah ditunjuk Badan Usaha Milik Negara BUMN .

Pemerintah mengusulkan untuk ikut serta menandatangani mata uang yang akan dicetak nantinya sebagaimana disebutkan dalam draf usulan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang RUU Mata Uang.

Pemerintah akan menanggapi Rancangan Undang-Undang RUU Mata Uang pada 9 Juni mendatang. Setelah Komisi XI DPR mengajukan usulan ke pemerintah untuk dimintai pendapatnya.

Pembahasan RUU Mata Uang merupakan inisiatif dari pemerintah yang semestinya dihadiri oleh para menteri yaitu menteri keuangan dan menhukham dan tidak bisa digantikan oleh pejabat lainnya, apalagi bukan setara dengan pejabat eselon I.