Butuh Dana RP278 T untuk Bangun Broadband
JAKARTA - Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengungkapkan, kebutuhan pendanaan pembangunan pitalebar periode 2014-2019 untuk pelaksanaan enam program unggulan dan lima sektor prioritas, diperkirakan mencapai Rp278 triliun atau sekira 0,46 persen dari PDB.
"Adapun kontribusi APBN diperkirakan mencapai 10 persen dari total kebutuhan pendanaan," ucap Armida saat acara Peluncuran Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/9/2014).
Menurut Armida, kontribusi APBN akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga 2015-2019. Armida menambahkan, pada 2019, prasarana pitalebar dalam bentuk akses tetap diharapkan sudah menjangkau wilayah perkotaan.
Adapun alokasinya, sebanyak 71 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah pedesaan, prasaran pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi serta akses bergerak ke 52 persen populasi (1 Mbps).
"Untuk meningkatkan adopsi layanan pitalebar oleh masyarakat luas, harga layanan pitalebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5 persen dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir 2019," paparnya.
Penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar terjaring (captive market) yang meliputi 4,5 juta orang pegawai negeri sipil, 50 juta siswa, 3 juta penduduk dan 60 juta rumah tangga pengguna internet.
Dia menjelaskan, pada dasarnya pola pembangunan yang inovatif, komprehensif dan tereintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem pitalebar nasional. "Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potensial loss yang besar dan tertinggal dari negara lain," pungkasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
