JAKARTA - Tingginya angka inflasi pada tiga bulan teakhir, membuat kebijakan pemerintah dipertanyakan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola kebijakan fiskal pun harus bekerja keras mengatasi hal ini.
Waki Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan, inflasi yang terjadi saat ini bukan karena fiskal Indonesia yang tidak stabil. Menurutnya, hal ini lantaran lebih kepada aspek non fiskal.
"Lebih ke persoalan kebijakan tata niaga dan importasinya yang menyulitkan karena harga menjadi begitu tinggi dan jaga ada kelangkaan barang," ujar Mahendra di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, kamis (4/4/2013).
Mahendra mengatakan, Kemenkeu tidak dapat menekan inflasi melalui penyesuaian tarif dari barang impor. Masalahnya, Indonesia masih membutuhkan penerimaan dari impor.
"Ini bukan kebijakan yang optimal, karena itu tadi di satu pihak kita semua menanggung beban inflasi tinggi tapi di satu pihak kita mendapat tambahan masukan untuk kas Negara dengan kita menjaga impor tadi. Ini yang harus dilihat lagi secara menyeluruh," katanya.
Menurut dia, penyebab tingginya inflasi terletak dari segi permintaan, yang naik karena minimnya pasokan. "Yang kita bicarakan ini adalah inflasi yang didorong oleh kekurangan pasokan, idealnya kita selesaikan di bagian itu, karena kalau kita menyelesaikan di bagian lain, itu utamanya ada komplikasi lain yang muncul," katanya.
Oleh karena itu, dia menilai pembatasan tidak harus dalam bentuk kuota yang pengenaannya dan prosesnya sendiri menimbulkan persoalan. Dia mengatakan, banyak cara lain seperti pengenaan tarf, yang menyebabkan adanya keuntungan produsen dalam negeri untuk bisa bersaing. "Karena harga yang masuk begitu tinggi, tapi di lain pihak tidak menimbulkan ketiadaan pasokan," tutup dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)