Panjangnya Jalur Distribusi Bisa Dongkrak Inflasi

BANDUNG - Selain menjaga nilai tukar rupiah agar tidak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk menjaga inflasi tetap di kisaran 7,2 persen. Target inflasi tersebut, merupakan target dalam APBN-Perubahan 2013.

Pengamat ekonomi Aviliani menilai, guna menjaga gejolak pangan akibat volatile food, pemerintah perlu menganggarkan dana bagi pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah dapat membantu meredam inflasi.

"Pemerintah perlu menetapkan harga bahan pokok dan melibatkan Pemerintah Daerah, kalau perlu memberikan uang untuk menekan inflasi," Ungkap Aviliani di Hotel Hilton, Bandung, Sabtu (22/6/2013).

Di sisi lain, dia mengatakan meski pemerintah telah memberikan wewenang kepada Bulog untuk melakukan intervensi terhadap sejumlah bahan pokok, seperti daging sapi dan beras, namun kenaikan harga bisa saja terjadi karena panjangnya rantai distribusi pasokan.

"Terjadi distorsi karena distribusi barang. Bisa lima distributor baru sampai ke bawah. Setiap lini mengambil keuntungan margin, sehingga tidak bisa dihitung berapa margin yang benar," Tambahnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menjaga inflasi ini. Pasalnya, pemerintah daerah merupakan instansi yang paling mengetahui jumlah kebutuhan di masing-masing daerah.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah daerah tidak pernah diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjaga harga, sehingga merasa tidak bertanggung jawab atas inflasi.

"Saya melihat kalau ini dilakukan akan berhasil karena scope pemerintah daerah lebih kecil, dia lebih tahu kebutuhan daerahnya berapa. Kan setiap daerah kebutuhannya beda-beda," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)