“Presiden Jokowi sebaiknya melihat kinerja pelabuhan kita, apakah level of service-nya sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan atau tidak," tutur Carmelita dilansir dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Dirinya berharap ada kesesuaian yang wajar antara tarif yang berlaku dengan level of service pengurus pelabuhan yakni PT Pelindo II. Pasalnya hingga saat ini banyak pemilik pengusaha yang mengeluhkan pelayanan yang jauh dari yang diharapkan diluar dwelling time yang masih relatif lama.
"Buat apa ada level of service kalau tidak ada penaltinya, misalnya memberikan kita sebagai pengguna jasa diskon kalau level of service-nya tidak tercapai,” imbuhnya.
Selama ini, lanjut Carmelita, kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah penuh sesak. Bayangkan saja pelabuhan ini menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia. Bahkan, pada saat peak arus bongkar muat, kerap terjadi kemacetan sehingga dwelling time menjadi lebih lama.