ECONOMIC VIEWS: Mitra Investindo Pangkas Direksi dan Komisaris hingga Petinggi Allianz Tak Penuhi Panggilan Polisi

JAKARTA – Tingkatkan efisiensi dalam rangka mengurangi beban keuangan, menjadi pilihan tepat bagi perusahaan agar keluar dari kerugian. Langkah inilah yang tengah dilakukan PT Mitra Investindo Tbk (MITI). Perusahaan pertambangan minyak mentah ini masih belum memperoleh laba sampai pertengahan tahun ini.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melawan kampanye negatif terhadap industri minyak sawit melalui forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Di sisi lain, Penyidik Polda Metro Jaya memastikan petinggi perusahaan asuransi PT Allianz Life Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Klaim Yuliana tidak akan memenuhi panggilan lantaran sedang mengumpulkan barang bukti.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Harga Minyak Tak Stabil, Mitra Investindo Terpaksa Pangkas Direksi dan Komisaris  

Pada semester I 2017, rugi bersih perseroan yang tercatat mencapai Rp2,9 miliar. Namun jika dibandingkan kerugian di periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp14,2 miliar, MITI berhasil menyusutkan kerugian sebesar 80%. Dari segi pendapatan, perseroan ini mencetak pertumbuhan pendapatan 50% menjadi Rp15 miliar di semester I 2017.

Namun biaya operasional usaha dan penjualan masih tetap tinggi, ditambah pula harga minyak masih belum dapat mengerek MITI dari keterpurukan. "Saat ini saja jabatan direksi dan komisaris kami kurangi, itu termasuk bagian dari efisiensi," kata Presiden Direktur PT Mitra Investindo Tbk Sugi Handoko di Jakarta.

Baca Juga: Dipaksa Delisting oleh BEI, Inovisi Diberi Tambahan Waktu

Di posisi yang masih sulit ini, MITI belum bisa menargetkan perolehan laba sampai akhir tahun. "Sekarang ini susah. Sebenarnya untuk menutup saja cukup," kata Sugi. Namun dirinya pesimistis kalau tutup tahun nanti perusahaan dapat meraih laba di tengah harga minyak yang belum menguntungkan. "Kami terus adakan efisiensi. Dengan cara itu bisa menekan kerugian," ujar Sugi.

Adapun rencana untuk menambang di Blok Garung, Kalimantan masih tertunda. Perusahaan ini tengah menyelesaikan akuisisi saham Benakat Oil sebesar 23%. Sepanjang kuartal I-2017, perusahaan sudah memproduksi 18.600 barel atau setara dengan 206 bph.

Baca Juga: Wow, Nusa Konstruksi Cetak Kenaikan Laba hingga 399,55%

Apabila produksi stabil, diperkirakan perusahaan bisa memproduksi 74.400 barel pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan dengan produksi pada tahun lalu yang hanya 66.200 barel atau setara 200 bph.

Oleh karena itu, selain meningkatkan produksi, perusahaan berharap harga minyak naik dan stabil, sehingga memberikan margin bagi perusahaan lebih baik. Berkaca pada tahun lalu yang masih merugi, tahun ini pun perusahaan memprediksi masih akan mengalami kerugian.

Tahun ini, MITI hanya menggelontorkan belanja operasional (Opex) sebesar USD135.000 hingga USD150.000 per bulan, sedangkan tahun lalu sekitar USD150.000 hingga USD160.000 per bulan.

Lawan Kampanye Negatif CPO, Indonesia Adakan Seminar di WTO  

Keterangan pers Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, menyebutkan untuk melawan kampanye negatif minyak sawit di forum perdagangan Internasional, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai pelaksanaan kegiatan "Workshop on Sustainability and Non-Tariff Barriers to Trade: The Case Study of Palm Oil" yang dilaksanakan pada akhir September 2017 di Forum Publik WTO, Jenewa, Swiss.

Workshop itu merupakan prakarsa Indonesia yang kemudian didukung oleh beberapa negara produsen sawit lainnya seperti Malaysia, Thailand, Guatemala, dan Kolombia.

Berdasarkan catatan di beberapa negara tujuan ekspor, khususnya di Eropa, produk sawit telah mengalami perlakuan diskriminatif terkait dengan isu-isu pengrusakan hutan, perubahan iklim dan pelanggaran hak masyarakat adat. Kampanye negatif semacam itu dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak pada perekonomian nasional.

Baca Juga: Isu Kelapa Sawit Indonesia Bergulir di PBB, Apa yang Dibahas?

Pada pembukaan acara tersebut, Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menyampaikan bahwa berbagai fakta menunjukkan adanya berbagai tekanan terhadap produk sawit di Eropa. Tekanan berasal dari berbagai negara maju dan aturan tarif dan nontarif yang ditetapkan oleh pemerintah pengguna sawit.

Beberapa pembicara, khususnya yang berasal dari negara ekonomi kecil, mengungkapkan bahwa perkembangan industri sawit telah mengubah kondisi ekonomi di negaranya ke dalam tatanan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan pendapatan telah banyak didukung oleh industri sawit. Di dalam perkembangannya, industri sawit ini telah melibatkan para pelaku berskala kecil," ujar Dubes Hasan Kleib.

Baca Juga: Kampanye Hitam Sawit RI di Eropa, Mendag: Ini Vulgar!
 

Margot Logman dari Aliansi Minyak Sawit Eropa (European Palm Oil Alliance/EPOA) juga memberikan informasi yang seimbang dalam perspektif kelapa sawit yang berkelanjutan di kawasan Eropa, khususnya dari sisi pelaku konsumen, untuk mengatasi tantangan terhadap isu lingkungan dan sosial terkait dengan penggundulan dan degradasi hutan.

"Minyak kelapa sawit menafkahi banyak orang di dunia, sehingga negara maju harus membantu negara-negara produsen untuk membuat minyak sawit lestari," ujar dia.

EPOA mengakui bahwa produksi kelapa sawit memainkan peran yang penting di dalam kegiatan ekonomi negara-negara produsen dan telah berperan secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan di negara-negara tersebut.

Selanjutnya, negara-negara produsen kelapa sawit akan terus melanjutkan kerja sama mereka dengan sejumlah para pemangku kepentingan di Jenewa, Swiss serta di Brussels, Belgia, untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku harus bersifat adil dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fora multilateral.

Kacau! Petinggi Allianz Tak Penuhi Panggilan Polisi

Penyidik Polda Metro Jaya memastikan petinggi perusahaan asuransi PT Allianz Life Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Klaim Yuliana tidak akan memenuhi panggilan lantaran sedang mengumpulkan barang bukti.

"Sudah memberi tahu penyidik," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan di Jakarta Rabu (4/10/2017).

Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, 2 Eks Bos Allianz Indonesia Dicekal ke Luar Negeri Selama 20 Hari

Adi mengatakan penyidik kepolisian akan mengirim surat panggilan kedua kepada Yuliana guna diminta keterangan sebagai tersangka.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yuliana terkait laporan nasabah Allianz Irfanius Al Gadri dan Indah Goena Nanda pada Rabu (4/10).

Baca Juga: Catat! 2 Eks Bos Allianz Bakal Diperiksa 4 Oktober

Penyidik juga berencana memeriksa Presiden Direktur Allianz Joachim Wesling sebagai tersangka pada pekan depan.

Polisi mengajukan pencegah terhadap Joachim ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 20 hari sejak 28 September 2017.

Baca Juga: Waduh! Kasus Asuransi Allianz Merupakan Bukti Lemahnya Pengawasan OJK

Awalnya, nasabah Irfanius dan Indah tidak dapat mengklaim asuransi kepada Allianz lantaran tidak dapat memenuhi persyaratan. Persyaratan yang diminta Allianz berupa syarat rekam medis lengkap yang tidak mungkin dipenuhi pihak rumah sakit karena bertentangan dengan undang-undang kesehatan.

Tersangka Joachim dan Yuliana dituduh melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf (F), Pasal 10 huruf (C), dan Pasal 18 juncto Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 63 huruf (F) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)