“Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaannya. Arti tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya,” jelas dia.
Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai. Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian karena di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2018 Dibuka Lagi, Guru Jabatan Paling Dibutuhkan?
“Rekrutmen harus terbuka dan transparan. Tapi sebaiknya pemerintah memikirkan nasib K2 (honorer tak diupah APBD/APBN) yang jumlahnya sekitar 400.000-an orang. Itu jangan dilupakan. Bisa saja skemanya dibagi dua antara jalur umum dan yang khusus K2,” ujar anggota Ko misi II DPR Ahmad Baidowi.
Anggota Komisi II DPR lain nya Amirul Tamim meminta untuk rekrutmen CPNS harus dibuat sistem online yang komprehensif. Dia juga mendorong pemerintah memberi peluang honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)