Menteri Bambang: Kemenhub Harus Lebih Kreatif Cari Pendanaan Proyek

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai kurang memaksimalkan peran swasta dalam membangun sejumlah proyek strategis sektor perhubungan. Kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Budi Karya ini pun dianggap selalu andalkan anggaran negara untuk pendanaannya.

Dalam rapat koordinasi (Rakor) penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberitahukan, bahwa pendanaan proyek bisa memperhitungkan beberapa skema tidak hanya APBN.

Bisa dibangun oleh BUMN, swasta dan juga bisa lewat Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta murni.

"Di sini peran Kemenhub, artinya APBN tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Infrastruktur itu penting untuk daya saiang, selesaikan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Artinya jangan sampai keterbatasan anggaran buat kegiatan ini stop. Jadi bagaiamana cari cara keluar dengan hasilkan pendanaan kreativ," tuturnya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Meski demikian, mantan Menteri Keuangan ini mengingatkan tim penyusunan RKA 2019 Kemenhub untuk lebih dulu siapkan landasan hukum untuk proyek yang akan dikerjakan dengan skema KPBU maupun BUMN.

Dia mencontohkan, proyek kawasan wisata Danau Toba tidak 100% dikembangkan menggunakan APBN.

Dalam penyusunan rencananya, kawasan wisata Danau Toba dikembangkan menggunakan SBSN untuk basis proyeknya, KPBU untuk pembangunan BRT, LRT di Medan, FINA untuk jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi-Parapat.

"Ini pekerjaan swasta integrated. Yang pakai Rupiah murni hanya pengembangan kawasannya, yang BAK daerah tapi dari transfer pemerintah pusat untuk jalan lingkungan dan BUMN untuk Pelabuhan Kuala Tanjung. Jadi 10 projek pembiayannya beda-beda," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa memaksimalkan peran swasta dalam pembangunan proyeknya.

Dari seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) Kemenhub dinlai terlalu andalkan anggaran negara. Bahkan diberikan banyak BLU dan PMN untuk beberapa BUMN-BUMN secara teknis berada di bawah Kemenhub untuk mengerjakan proyek perhubungan.

"Saya anggap, Kemenhub agak lambat dalam menentukan atau mendorong mengundang peranan swasta. Ada semacam konservatif, ini pakai APBN paling gampang, loby paling kuat, dapet alokasi di DPR minta tambah anggaran kemudian belanja," tuturnya.

(Fakhri Rezy)