Para Menteri Pamer Alternatif Pembiayaan di Pertemuan IMF-World Bank

BALI - Kementerian Keuangan terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal. Pemerintah dalam hal ini, telah menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menugaskan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, serta skema blended finance.

"Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Baca Juga: Sri Mulyani Usung Isu Kemiskinan di Pertemuan IMF-World Bank

Sri Mulyani menyampaikan bahwa, pembiayaan yang inovatif dan kreatif sendiri menitikberatkan pada upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN. Hal tersebut bertujuan agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor/pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Dalam acara Diskusi Media, “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018, dilakukan juga penandatangan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan, antara lain dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero)Tbk. pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA), dan satu proyek dibawah PT Indonesia Infrastructure Finance: Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk – PT Acset Indonesia Tbk – PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III Cikunir – Ulujami.

BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Dana Anggaran Pertemuan IMF-World Bank untuk Infrastruktur Bali

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, selama ini tugas Kementerian PUPR untuk belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak akan cukup.

"Untuk belanja jalan tol sudah Rp360 triliun, dengan pembiayaan alternatif kita bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama," ujarnya,

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyampaikan bahwa KPBU memiliki keunggulan yaitu menjaga governance (transparan, akuntabel dan mempertimbangkan risiko).

“Dengan KPBU kita bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita," ujarnya.

Skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif antara lain skema KPBU, merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta). Pada tahun 2019, direncanakan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun.

Skema lainnya adalah pemberian penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman atau penjaminan.

Satu lagi skema inovatif yang dikembangkan adalah skema Blended Finance sebagai salah satu instrumen keuangan dimana proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

 

(Feb)

(Rani Hardjanti)