Sering Diguncang Gempa, Wapres JK Ajak Dunia Berbagi tentang Pembiayaan Bencana

JAKARTA - Indonesia belakangan ini sering dilanda bencana, seperti gempa yang terjadi baru-baru ini di Lombok, Palu dan Donggala. Hal ini karena Indonesia memang menjadi salah satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat bencana.

Baca Juga: Sediakan Air Bersih, Tim Tanggap Bencana ESDM Bor 22 Sumur di Palu

Kerugian yang diderita atas bencana tidak sedikit. Sementara kemampuan pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk bencana dengan dampak yang ditimbulkannya, sangat terbatas. Karena itu, dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank yang berlangsung di Bali kali ini, Indonesia mengajak para peserta yang hadir dari berbagai negara untuk saling berbagi dan menemukan solusi yang tepat, khususnya dalam hal pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

“Momen ini menjadi momen yang tepat karena kita baru saja mengalami bencana, dan mencari solusi yang tepat apabila terjadi bencana. Bagaimana upaya kita mengatasi bencana dengan ketahanan fiskal yang terjaga, dan tidak hanya tergantung pada kerjasama internasional” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyampaikan keynote speech pada seminar yang bertemakan ‘Disaster Risk Finance and Insurance’ di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Rabu (10/10/2018).

Baca Juga: Menko Luhut Ajak Petinggi IMF 2018 Mengunjungi Palu dan Lombok

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merelokasi anggaran. “Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal,” kata Sri Mulyani.

Fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan recovery dan melakukan rekonstruksi. “Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi,” kata Menteri Keuangan.