Kenaikan BBM Mesti Cermat Karena Menyangkut Hajat Hidup Orang

Erani menambahkan, Presiden Jokowi mempertimbangkan tiga hal sebelum dinaikkannya harga premium kepada masyarakat. Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan. “Kedua , Kemenkeu diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal,” terang Erani.

Sementara ketiga, Erani menyampaikan bahwa Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil. “Demikian pula fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar,” tandasnya.

Sekadar diketahui, saat ini harga minyak dunia cenderung terus menguat. Sebagai perbandingan, awal tahun harga minyak dunia di kisaran USD66 per barel, namun saat ini sudah bertengger di angka USD83 per barel. Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga minyak ICP dipatok di kisaran USD48 per barel. Kondisi ini sudah tentu memberatkan, karena pemerintah Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah akibat terbatasnya produksi dalam negeri.

Dari total konsumsi BBM sekitar 1,6 juta barel, sekitar 50%-nya harus diimpor. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, keraguan pemerintah menaikkan harga BBM penugasan akan menyebabkan defisit transaksi berjalan semakin berat. Menurut dia, pemerintah harus berani menaikkan harga BBM penugasan untuk membantu menyelamatkan devisa negara.

Harapannya, nilai tukar rupiah juga akan terkerek. “Walaupun dampaknya tidak langsung dirasakan, ini sangat membantu pemerintah apabila kebijakan itu berani dieksekusi,” ujar dia.

Bhima menandaskan, melihat kondisi ekonomi seperti saat ini, pemerintah seharusnya mampu melepas kebijakan populis menjelang tahun politik. Dia menyarankan pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan rasionalitas ekonomi. “Seharusnya pemerintah tidak mempertahankan elektabilitas, tapi melihat kebijakan dengan rasionalitas ekonomi,” kata dia.

Anggota Komisi VII Ramson Siagian mendesak pemerintah untuk tegas mengambil keputusan. Pasalnya, dengan beredarnya isu kenaikan harga BBM bisa menyebabkan kelangkaan premium.“Presiden harus tegas dalam mengambil keputusan, karena dengan isu yang sudah beredar luas bisa menyebabkan pengusaha SPBU menahan premium akhirnya bisa menyebabkan kelangkaan,” tandas dia.

(Feb)