JAKARTA - Pemerintah jor-joran untuk membantu para pekerja informal seperti Ojek Online hingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menghadapi pandemi corona (covid-19). Mengingat sektor informal ini yang paling terdampak dari virus corona.
Berbagai macam stimulus dan bantuan disiapkan oleh pemerintah. Misalnya saja keringan pembayaran kredit hingga program bantuan lainya dari pemerintah.
Untuk program bantuan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial ini nantinya akan diperuntukan untuk membantu masyarakat bawah yang terkena dampak virus corona.
Baca Juga: Menteri Keuangan Uni Eropa Sepakati Paket Stimulus Ekonomi Atasi Covid-19
Salah satu anggaran tersebut diperuntukan untuk bantuan sosial, kartu sembako hingga program kartu pra kerja. Adapun untuk bantuan sosial nantinya akan diberikan kepada masyarakat miskin dan juga rentan miskin (pekerja informal).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kartu pra kerja untuk para pelaku UMKM hingga driver ojol. Khususnya para pekerja informal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat virus corona.
Baca Juga: Stimulus Pemerintah Tangani Corona Bakal Ampuh?
Program Kartu Pra-Kerja
Program kartu pra kerja sendiri sudah dilaunching pemerintah mulai kemarin malam. Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun atau naik dua kali lipat dari rencana awal yang hanya Rp10 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan keringan kepada sektor UMKM melalui penundaan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nantinya, para pelaku UMKM ini akan diberikan libur pembayaran angsuran selama 6 bulan ke depan.
Keringanan penundaan pembayaran cicilan juga diberikan kepada UMKM yang mendapatkan dana pinjaman melalui Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk 10,4 juta debitur yang mendapatkan kreditnya melalui lembaga penyalur UMi yang ditunjuk oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yaitu Mekaar, Koperasi, dan online.
Sedangkan bagi para calon debitur baik KUR dan UMi, pemerintah akan memberikan kemudahan persyaratan administrasi serta percepatan penyaluran kredit.
Untuk KUR, akses pengajuan dapat dilakukan secara online dengan penangguhan sementara berkas-berkas administrasi pengajuan kredit.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemberian keringan pada UMKM ini agar proses produksi bisa tetap berjalan. Sehingga para pelaku UMKM ini tidak melakukan PHK pada karyawannya.
"Sehingga aktivitas produksi bisa berjalan dan tidak melakukan PHK," ujarnya Jokowi, beberapa waktu lalu.
Selain lewat jaring pengaman sosial, pemerintah juga melakukan realokasi pada belanja Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah realokasi dan refocusing harus diperuntukan untuk membantu penanganan virus corona dan para pekerja informal.
Baca Juga: Bos BI Hati-Hati Keluarkan Kebijakan Hadapi Covid-19
Penyelamatan UMKM
Kementerian Perindustrian merealokasi anggaran sebesar Rp113,15 miliar. Nantinya realokasi anggaran ini sebagian besar diperuntukan untuk membantu industri Usaha Kecil Menengah (UKM) yang paling terdampak virus corona (Covid-19).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, untuk membantu sektor UKM pihaknya menyiapkan anggaran Rp92 miliar. Angka ini sekitar 81% dari total dana realokasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian.
Menurut Agus, untuk membantu sektor UKM, ada empat kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan Wira Usaha Baru (WUB IKM) pada daerah terdampak covid-19. Adapun anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp57 miliar.
Baca Juga: Industri Minta Sederet Stimulus di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Daftarnya
Kemudian program yang kedua adalah restrukturisasi mesin dan peralatan IKM. Untuk program ini pemerintah menganggarkan Rp10 miliar.
Selanjutnya yang ketiga adalah Program Bantuan Modal Kerja dama bentuk bahan baku. Nantinya untuk menjalankan program ini, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar.
Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan sentra dan penguatan produk IKM logam, mesin, elektronikan dan alat angkut yang terdampak covid-19. Untuk menjalankan program ini, pihaknya menyiapakan anggaran sebesar Rp10 miliar.
"Kementerian Perindustrian memprioritaskan untuk membantu UKM. Dana realokasi untuk membantuk UKM sebesar Rp92 miliar atau 81% dari rencana realokasi anggaran. Realokasi ini untuk membantu ukm terdampak covid-19 di luar kegiatan Kementerian Perindustrian," kata Agus.
Sementara itu Kementerian Koperasidan UKM menyiapkan Rp2 triliun untuk meningkatkan daya beli. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk memberikan diskon 25% untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM.
"Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Baca Juga: Menperin Realokasi Rp113 Miliar yang Diprioritaskan untuk IKM
Keringanan Kredit bagi Ojol
Sementara itu, untuk driver ojek Online, pemerintah memberikan keringan pembayaran cicilan motor. Para driver ojol ini nantinya akan diberikan relaksasi pembayaran cicilan selama satu tahun
Staf Ahli Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan, ada tambahan kebijakan lanjutan untuk dampak ekonomi akibat virus corona. Di mana supaya driver ojek online tidak narik atau berada di luar rumah, maka dilakukan pelonggarana tau relaksasi untuk leasing motor ojek online.
"Jadi dilakukan dengan pelonggaran penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayar kredit motor terutama untuk ojol selama setahun," katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)